Mantan Dirjen Minerba Pertanyakan Itikad Baik Perusahaan Tambang Bangun Smelter

Simon F. Sembiring,
Mantan Dirjen Minerba

Jakarta, O&G Indonesia –- Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Simon F. Sembiring mempertanyakan itikad baik perusahaan tambang besar pemegang Kontrak Karya (KK) dalam membangun smelter atau fasilitas pengolahan dan pemurnian bahan tambang mineral sesuai amanat UU Minerba No.4 Tahun 2009.

“Perusahaan pemegang KK, terutama yang tiga besar ini tidak ada itikad baik. Studi kelayakan (pembangunan smelter) saja tidak ada,” tegas Simon di Jakarta, Senin (31/08).

Diterangkan Simon, UU Minerba yang keluar pada saat dirinya menjabat Dirjen Minerba, sebenarnya mengamanatkan pembangunan smelter bagi pemegang KK saja, untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak termasuk.

“Ini khusus untuk KK yang sudah berproduksi untuk membangun smelter dalam waktu lima tahun,” ungkapnya. “Karena mereka (perusahaan tambang pemegang KK) sudah mengolah tinggal memurnikan saja,” sambungnya.

Namun ia menyayangkan ketidaktegasan pemerintah dalam menekan perusahaan tambang membangun smelter bahkan untuk sekedar membuat uji kelayakan. “Pemerintahnya tidak tegas dan perusahaannya sombong. Harusnya perusahaan saat itu langsung buat uji kelayakan tapi tidak, sehingga tidak berjalan,” ucapnya. “Freeport dan Newmont itu sampai saat ini tidak ada uji kelayakannya,” ungkap Simon.

Diterangkan Simon, waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai 2014 sesuai timeline pembangunan smelter seperti amanat UU Minerba sebenarnya cukup untuk melakukan uji kelayakan dan membangun smelter. “Uji kelayakan dua tahun, dan pembangunannya paling cepat bisa dua tahun,” ujarnya.

Bagi pemegang KK yang tak punya itikad baik membangun smelter, Simon dengan tegas mengatakan perusahaan tersebut harus diberikan sanksi admisitratif. “Kalau bisa pemerintah ancam jika studi kelayakan tidak ada,” tutupnya. RH