Lesunya Produksi, Industri Penunjang Migas Nasional Turut Terkena Badai

Jakarta, O&G Indonesia-- Harga minyak dunia yang terus merosot, WTI minyak mentah menunjukan angka US$ 40.80 pada 19 Agustus 2015, turun sekitar 1,82 poin dari hari sebelumnya. Fenomena ini tentunya akan semakin berdampak terhadap aktivitas produksi dari Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi.

Aktivitas operasi yang dilakukan KKKS pun menurun, akibat tak imbangnya harga produksi dengan harga jual di pasaran.  Faktanya hal ini berujung pada target lifting yang diharapkan, sebagaimana diketahui sejumlah KKKS telah melakukan revisi target liftingnya.

Salah satu pihak yang ikut melakukan revisi adalah PT Pertamina (Persero). Direktur Hulu Syamsu Alam menjelaskan kalau revisi itu berdampak penundaan pengeboran. Jumlahnya cukup ekstrim, yakni 100 sumur produksi baru. Alasan Syamsu, penundaan dilakukan karena sudah tidak ekonomis. “Maksudnya, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil produksi. Apalagi, kalau minyak yang keluar relatif kecil. Jadi, daripada buang-buang uang mending dialihkan ke cara lain. Meningkatkan produksi tidak hanya lewat pengeboran,"tandasnya.

Lalu, bagaimana nasib dari industri penunjang migas nasional yang turut mendukung aktivitas operasi? Badai pun mau tak mau, ikut dirasakan oleh industri penunjang migas, geliat usaha mereka kian melesu, akibat efek dari efisiensi yang diberlakukan KKKS.

Diungkapkan pula oleh Barita Sihombing, Direktur PT Gelombang Seismik Indonesia kala ditemui O&G Indonesia, dirinya mengungkapkan sebagai perusahaan penunjang migas nasional dalam menghadapi kondisi yang lesu ini memang tidak mudah, “Banyak perusahaan seismik nasional yang sepi order, bahkan untuk menggaji karyawan saja dirasakan sulit, ditambah persaingan usaha dengan perusahaan seismik asing pun semakin tajam, bahkan terkadang jika KKKS-nya dari asing, mereka pakai perusahaan survei seismiknya pun asing, yang sama asal negaranya,“pungkas  Barita.

Industri penunjang migas nasional harus tetap mendapat perhatian dari pemerintah,  karena sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mendorong agar mereka dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hal senada pun diutarakan Yusri Usman, Pemerhati Kebijakan Energi Nasional, dirinya mengatakan , “sudah selayaknya pemerintah lebih memperhatikan dahulu industri penunjang nasional, agar mereka tidak perlahan mati, karena sudah kita lihat gelombang PHK semakin besar, inilah yang harus benar-benar di mainten pemerintah, bukan malah sibuk dengan melakukan deregulasi besar-besaran demi memberikan kenyamanan kepada investor yang akan menanamkan modal di Indonesia,”cetusnya pada O&G Indonesia, Kamis (20/8/2015).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, akan melakukan deregulasi besar-besaran atas instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), dengan alasan selama ini sejumlah regulasi yang ada di Indonesia kerap menghambat investasi di Tanah Air, dan pada akhirnya menurunkan daya saing Indonesia dari negara lain. "Isu atau perizinan, prosedur apa yang duluan akan kita selesaikan, standarnya seperti apa yang akan lebih banyak mengacu ke negara tetangga kita, sehingga kita tidak ketinggalan dalam memberi izin," imbuh Darmin. (MB)