Soal BBM Pertalite: Pertamina Jangan Seperti Intelijen

Jakarta, O&G Indonesia -- Pertamina jangan seperti intelijen," hal tersebut dikatakan Yusri Usman, Pemerhati Kebijakan Publik kepada O&G Indonesia, Jumat (24/7), yang menilai sikap Pertamina penuh dengan teka-teki dalam menjual variasi produk baru BBM-nya yaitu Pertalite.

"Pertamina harus transparan dan jujur mengakui apakah 100 persen produk Pertalite adalah impor, bukan hasil murni olahan minyak mentah di kilang Pertamina ataupun hasil blending," sergahnya. Yusri mempertanyakan apakah Pertalite bukan hasil blending HOMC 92 dengan light Nahptha dengan komposisi HOMC (90 %) dan light Naphta (10 %), atau blending antara Premium 88 (50 %) dengan Pertamax 92 (50 %) di kilang Pertamina dan di kilang luar negeri dari importirnya.

Menurut Yusri Usman hanya kilang Balongan yang mampu memproduksi Pertalite (RON 90) yang "on spec" seperti yang dipersyaratkan aman secara lingkungan di mana kandungan aromatic (40%) dan Benzene (6%) dalam kandungan Pertalite.

Lebih jauh Yusri mengutarakan berdasarkan penelusuran dan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa saat ini kilang Balongan tidak memproduksi Pertalite. "Kalau produk ini sudah dipasarkan maka wajib bagi Lembaga Konsumen Indonesia meneliti sampling secara acak Pertalite di SPBU untuk menganalisa agar mengetahui spesifikasinya apakah sesuai yang dijanjikan oleh Pertamina kepada konsumennya," kata Yusri.

Apabila produk Pertalite dari sisi kualitas dan harga bisa diterima pasar dan menguntungkan Pertamina dalam bersaing dengan produk-produk kompetitornya seperti Shell, Total dan Petronas, lanjut Yusri, maka Pertamina ke depan harus segera menyiapkan infrastruktur di depo-deponya untuk tangki penampung khusus Pertalite yang dedicated, bukan "kanibal" tangki Premium Ron 88.

"Kata kuncinya Direksi Pertamina saat ini harus lebih peduli dan sensitif terhadap rakyat yang mengharapkan harga BBM yang murah tetapi lebih berkualitas sesuai pencitraannya selama ini, yaitu Pertamina telah ratusan juta dollar Amerika dengan merubah sistem pengadaan melalui ISC setelah membubarkan Petral," jelasnya. "Kalau hal ini tidak signifikan perubahannya maka tidaklah salah kalau rakyat akan menduga bahwa mafia migasnya ada di Direksi Pertamina," tegas Yusri. (SB)