Industri Penunjang Migas Nasional Butuh Dukungan Semua Pihak

Jakarta, O&G Indonesia – Di tengah masih lesunya industri hulu migas karena terimbas harga minyak mentah dunia yang belum kembali normal, industri penunjang migas membutuhkan dukungan Pemerintah dan pelaku industri hulu migas, serta perlu melakukan efisiensi untuk dapat bertahan.

Keberpihakan pada industri penunjang nasional, diungkapkan Kepala Dinas Kapasitas Nasional SKK Migas Ida Tota Simatupang, telah diatur dalam PTK 007 SKK Migas hanya saja penerapannya belum maksimal sehingga perlu dilakukan revisi. 

“PTK 007 yang baru diluncurkan pada 28 Januari (2015) adalah revisi yang ketiga. Di situ ada proses percepatan pengadaan yang ditawarkan, lalu kedua ada peningkatan kapasitas nasional, dan yang ketiga terkait akuntabilitas,” kata Ida dalam Talkshow “Solusi di Tengah Krisis, Persaingan dan Keberpihakan Terhadap Industri Penunjang Nasional” yang diselenggarakan oleh Majalah O&G Indonesia dan Komunitas Migas Indonesia (KMI) di The Sultan Hotel Jakarta, Kamis (2/7).

Diungkapkan oleh Ida, terkait Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), SKK Migas berupaya memunculkan industri dalam negeri yang menjadi ‘champion’ dalam kegiatan usaha hulu migas. Saat ini SKK Migas tengah fokus pada lima komoditas yang diperkirakan berkontribusi sebesar 70% untuk uang pembelanjaan dari kegiatan usaha hulu migas. “Kami berupaya cari (perusahaan nasional) yang bisa jadi champion untuk mememuhi lima komoditas tersebut,” ungkapnya.

Dari sisi perusahaan KKKS, PHE ONWJ telah berupaya untuk berpihak kepada industri penunjang nasional dalam setiap kegiatan usaha hulu migasnya. “PTK dan APDN (Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri) selalu jadi prasyarat untuk setiap lelang yang kita lakukan. Ini cara kita untuk tingkatkan TKDN,” ujar Taufik Adityawarman, Senior Project Manager PHE ONWJ. Tingkat TKDN PHE ONWJ saat ini memang cukup tinggi, sudah mencapai 70%.

Sementara itu menurut Ketua Komunitas Migas Indonesia (KMI) S. Herry Putranto, selain perlu dukungan dari Pemerintah dan perusahaan KKKS sebagai pemakai jasa, industri penunjang migas nasional juga perlu melakukan kegiatan efisiensi. “Perlu ada banyak penyesuaian termasuk soal harga yang ditawarkan industri penunjang kepada industri hulu migas,” kata Herry. “Semua harus dievaluasi, apalagi kalau harga minyak ini enggak naik-naik, harus ada efisiensi dan sebagainya,” tambahnya. RH