Serikat Pekerja Pertamina: Pemerintah Tak Berpihak Pada Kepentingan Nasional

Medan, O&G Indonesia-– Serikat Pekerja Pertamina UPMS I (SPP UPMS I) menilai Pemerintah Indonesia semakin terlihat tidak berpihak terhadap kepentingan nasional. Salah satunya, pasca ditetapkannya participating interest untuk Blok Mahakam yang akhirnya tidak 100 persen dimiliki oleh Pertamina pada Jumat (19/6).

“Memang, Pertamina tetap 100 persen menjadi operator. Tapi kita juga melihat bahwa dari sisi participating interest Pertamina hanya punya 70 % pun itu akan diwajibkan lagi untuk di-share ke BUMD. BUMD masih Indonesia, tidak jadi masalah, tapi kenapa Total (prancis)-inpek (jepang) masih dapat PI 30 %?,” ujar Ketua SPP UMPS I Sutrisno Jumat (19/6).  Sutrisno mempertanyakan, pihak pengelola Blok Mahakam sebelumnya sudah 50 tahun menjadi operator dan sekaligus memiliki PI sebesar 100 persen. “Apa untungnya buat negara jika mereka sudah 50 tahun menikmati kekayaan gas kita di Mahakam. Dan, sekarang masih harus dikasih lagi sebesar 30?” ujarnya.

Dengan tidak memiliki kepemilikan atas Blok Mahakam sebesar 100 persen, maka dia menduga bahwa pemerintah memang tidak sepenuhnya menginginkan Pertamina tumbuh besar di negeri sendiri. Saat ini, Pertamina memang masih menjadi produsen migas dengan produksi terbesar nomor dua di Indonesia. Padahal, lanjutnya, di sisi lain dari kinerja K3S yang ada di Indonesia, hanya Pertamina yang dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan tren produksi migas yang meningkat. “Sepertinya mereka memang tidak ingin Pertamina menjadi perusahaan besar.” tandasnya.

Di sisi lain, upaya pengerdilan Pertamina ini juga terlihat dari kebijakan pemerintah di sektor hilir migas. Khususnya dalam hal penetapan harga BBM tertentu yang di satu sisi membebani keuangan Pertamina. “Dulu di awal kebijakan harga Premium di luar Jawa Madura Bali akan disesuaikan tiap bulan. Nyatanya, saat ini ketika harga sudah tidak sesuai, Pertamina dipaksa menanggung kerugian dari selisih harga dan biaya distribusi yang merugikan keuangan kita,” lanjutnya.

Belum lagi intervensi pemerintah dalam penetapan harga BBM Umum Pertamax Series akhir-akhir ini. Dikatakan Sutrisno, dalam sepanjang sejarah, pemerintah tidak pernah mencampuri urusan penetapan harga BBM Pertamax Series yang bukan barang subsidi. “Anehnya, beberapa waktu lalu pemerintah memaksa kita untuk tidak menyesuaikan harga. Sementara SPBU-SPBU Asing dibiarkan saja mengatur harga BBM mereka sendiri,” tandasnya. Sementara, dalam lima tahun terakhir, dengan model melarang penyesuaian harga seperti ini, Pertamina juga dipaksa merugi menjual LPG 12 kg Triliunan rupiah.

Pertamina sebagai perusahaan milik bangsa, lanjutnya, sudah sepantasnya didukung penuh oleh negara untuk bisa tumbuh besar dan kuat di negeri sendiri. Sebagai economic powerhouse, kontribusi Pertamina sejak tahun 57 tidak perlu diragukan lagi. Tidak hanya terkait sektor energi, namun unsur peningkatan ekonomi masyarakat  juga turut berkembang dengan keberadaan Pertamina di seluruh pelosok nusantara.