Pertamina Harus Diberi Privilege untuk Menjadi Besar

Satya W. Yudha,
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Bogor, O&G Indonesia-- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan pentingnya bagaimana memberikan privilege kepada Pertamina sebagai National Oil Company sehingga ke depannya Pertamina menjadi punya nilai lebih daripada sekarang ini.

"Ini macam-macam, kita bisa memberikan Participating Interest 15 persen. Kita bisa memberikan setiap kontrak yang expired di mana Pertamina diberikan first right of refusal. Bisa juga semua blok-blok yang bagus kita kasih ke Pertamina, sementara sisanya baru kita PSC-kan dengan yang lain," beber Satya dalam acara diskusi terkait perbaikan UU Migas yang diadakan NRGI, PWYP dan Bojonegoro Institute di Bogor (16/6).

Menurut Satya, banyak cara untuk menjadikan Pertamina besar, hanya saja perlu dihindari konsekuensi Pertamina tidak mampu mengelola blok-blok migas yang dikelolanya karena mendapatkan blok-blok migas yang berada di luar portofolio manajemen Pertamina. “Akhirnya apa? Akhirnya dia (Pertamina) tidak mampu, terus diberikan juga pada pihak ketiga. Akhirnya Pertamina jadi broker,” bebernya.

Satya menyarankan agar lebih baik Pertamina diberikan first right of refusal, di mana begitu ada kontrak di suatu blok migas berakhir dan kembali ke tangan Pemerintah sebagai pemilik kuasa pertambangan, maka blok tersebut kembali di-tender-kan dengan memberikan hak khusus kepada Pertamina. “Misal Blok Mahakam di-tender-kan, kembali kepada Pemerintah. Lantas Total masuk, Exxon masuk, dan yang bagus mengelola blok itu, katakanlah Exxon. Habis itu kita panggil Pertamina, lalu dicek sama Pertamina, kalau mampu maka Negara tidak punya lagi hak untuk menolak Pertamina. Kasih lah kepada Pertamina,” papar Satya.

Terkait perpanjangan kontrak Blok Mahakam yang dilakukan Pemerintah, menurut Satya bukan tender. “Mahakam balik ke Pemerintah, dan Pemerintah melakukan direct negotiation. Itu pilihan Pemerintah dan itu pun dilindungi Undang-Undang,” tutupnya. RH