Awang Faroek Ngotot Minta 19% PI Blok Mahakam, Ini Tak Realistis

Awang Faroek, Gubernur Kalimantan Timur

Jakarta, O&G Indonesia-- Permintaan 19% Participating Interest (PI) di blok Mahakam menuai kecaman. Yusri Usman, pemerhati kebijakan energi nasional, tidak habis pikir. “Pak Awang Faroek enggak usah terlalu memaksa maksa minta 19% PI. PI sebesar 10% itu saja buktikan bahwa dia bisa kelola,” tegas Yusri Usman kepada O&G Indonesia, Senin (29/6/2015) di Jakarta. 

Bila 5 atau 10 tahun lagi, imbuh Yusri, yang 10% PI ada manfaatnya untuk daerah, baik provinsi maupun kabupaten penghasil, bolehlah dibuka peluang untuk minta lebih PI. 

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta agar PI 10% dapat diperbesar minimal menjadi 19%. Padahal regulasi yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen ESDM  No. 15 Tahun 2015 ditetapkan 10% PI. 

Yusri Usman, Pemerhati Kebijakan Energi

Yusri mengatakan, dia (Awang  Faroek—red.)  tahu itu bukan kecil (nominalnya--red.) “Aset blok Mahakam kalau diaudit itu besar. PI 10% saja sudah bagus. Dan itu sudah diakomodir oleh Permen 15/2015,” kata konsultan beberapa perusahaan minyak dan gas ini.

Selama ini, lanjut Yusri, PI banyak disalahgunakan. “Masuklah pemburu rente di situ. Malah kemudian diagunkan. Ironisnya, pihak daerah malah tidak mendapat apa-apa. Pengalaman ini terjadi di PT Newmont,” papar Yusri. 

Untuk mengantisipasi penyalahgunaan, Pertamina bisa menggendong perusahaan daerah (Perusda). "Dari marginnya itu bisa ditutupin sahamnya. Dan hal itu sudah bagus. Jadi Pak Awang Faroek enggak usah terlalu memaksa maksa minta 19%. PI sebesar 10% itu saja buktikan bahwa dia bisa kelola. Nanti  5 atau 10 tahun lagi kalau dia benar yang 10% itu ada manfaatnya untuk daerah baik provinsi maupun kabupaten penghasil, itu boleh dibuka peluang untuk minta lebih PI," bebernya.

Yusri menduga ada sesuatu dibalik ngototnya Gubernur Kalimantan Timur meminta 19% PI. “Sudah pasti ada (kepentingan –red.) Mana ada yang gratis. Semua transaksional,” ungkap Yusri. Yusri pun membeberkan bahwa Awang Faroek mempunyai ‘catatan’ di Kutai Timur. “Perusda yang dapat dari KPC bermasalah. Dan sudah diproses hukum. Direksinya sudah menjalani hukuman. Jadi tidak realistis Pak Awang minta PI 19%,” tegas Yusri, sembari mengingatkan agar Awang jangan maunya lebih besar sedang mengurus yang kecil saja tidak beres.

Hal senada juga diingatkan oleh Dirgo Purbo, analis energy security. Dirgo justru mempertanyakan dasar permintaan 19% PI. “Saya rasa tidak realistis. Kan PI daerah sudah ada acuannya dari UU No. 22 Tahun 2001. Ditambah lagi daerah sudah mendapatkan bagi hasil atas UU Perimbangan Pendapatan Daerah Penghasil Migas,” kata Dirgo kepada O&G Indonesia, Senin (29/6/2015) di Jakarta. (SB)