Petronas dan Eni Jajaki Pembentukan Usaha Patungan Terkait Aset di Indonesia dan Malaysia

Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Perusahaan migas asal Malaysia Petronas dan perusahaan migas asal Italia Eni telah mengumumkan Nota Kesepahaman (MoU) eksklusif untuk memajukan diskusi lebih lanjut tentang pembentukan perusahaan patungan terkait aset hulu migas di Indonesia dan Malaysia.

Dalam keterangan resmi di situs Petronas, Kamis (27/2/2025) disampaikan bahwa, "Kedua perusahaan percaya bahwa usaha patungan ini akan menciptakan peluang pertumbuhan yang signifikan, baik di Malaysia maupun Indonesia." 

Lewat kerja sama ini juga diharapkan dapat menghasilkan sinergi substansial bagi kedua perusahaan untuk menjadi pemain LNG utama di kawasan sekaligus menghasilkan produksi berkelanjutan sebesar 500.000 boepd dalam jangka menengah. 

"Usaha patungan ini akan menggabungkan sekitar 3 miliar boe cadangan dengan tambahan 10 miliar boe potensi keuntungan eksplorasi," demikian keterangan resmi di situs Petronas.

Usaha patungan ini akan berfokus pada investasi dalam proyek pengembangan gas baru, yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transisi energi dan mendukung peningkatan permintaan gas domestik regional. Rencana bisnis yang komprehensif akan dikembangkan untuk menangkap peluang masa depan dalam eksplorasi, pengembangan, dan potensi pertumbuhan portofolio.

Berdasarkan pengaturan ini, aset yang ada akan mempertahankan struktur operasionalnya saat ini, dengan fokus pada HSE, penyelesaian proyek, dan efisiensi. Sementara kedua perusahaan terus menegakkan komitmen investasi sosial mereka. Perusahaan baru ini akan memanfaatkan kompetensi dan kemampuan finansial Petronas dan Eni dan diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan eksternal secara mandiri.

Lewat kerja sama ini, Petronas dan Eni ingin memastikan stabilitas produksi aset di Malaysia sekaligus mendukung perkembangan baru yang tepat di wilayah Indonesia. Terkait hal ini, Petronas dan Eni telah memberi tahu pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang niat mereka. 

"Setiap transaksi akhir akan tunduk pada persetujuan pemerintah, peraturan, dan mitra yang relevan," tutup keterangan resmi tersebut. RH