SKK Migas Terus Dorong Penindakan Illegal Drilling

Hudi D. Suryodipuro, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas.

Jakarta, OG Indonesia -- Kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal melalui illegal drilling maupun illegal refinery merupakan permasalahan nasional yang sudah berlangsung lama dan masih terus menjadi tantangan di industri minyak dan gas bumi hingga saat ini. Pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegitan illegal drilling maupun illegal refinery, namun kegiatan illegal tersebut belum sepenuhnya dapat ditangani. 

Kegiatan ini terjadi di dalam dan luar Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sehingga menimbulkan dampak yang sangat luas serta memprihatinkan seperti terjadinya kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal. 

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro menyampaikan bahwa semenjak munculnya kegiatan ilegal tersebut, saat itu SKK Migas telah mengambil langkah cepat dengan membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada tahun 2020 sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal," kata Hudi di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Atas hasil kajian tersebut, Hudi menginformasikan SKK Migas telah menyampaikan rekomendasi  bahwa kegiatan illegal drilling harus ditertibkan dan perlu penanganan pengelolaan lebih lanjut agar potensi dari produksi sumur illegal drilling dapat berkontribusi pada produksi nasional. Rekomendasi lainnya adalah pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI dalam rangka penanganan dan pemetaan potensi dari eks illegal drilling tersebut. 

“SKK Migas juga telah mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden RI untuk penanganan illegal drilling dan Peraturan Menteri ESDM RI untuk pengelolaan eks illegal drilling,” imbuh Hudi.

Dalam konteks penanganan atas kegiatan ilegal, SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, Pemerintah Daerah, Muspida, Aparat Kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan resiko dari pekerjaan illegal drilling dengan masyarakat setempat. Upaya penghentian kegiatan ilegal juga telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Batanghari (bantuan PT Pertamina EP), Kabupaten Sarolangun (bantuan Techwin Benakat South Betung Ltd), Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PT Pertamina EP), dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PHR Regional 1 Zona 4), dan lainnya.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur ilegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum dan Pemerintah Daerah agar aktivitas ilegal tersebut dapat ditekan dan diminimalisir," terang Hudi.

Lebih lanjut, Hudi menyampaikan jika pembatasan aktivitas illegal drilling melalui pengusahaan produksi sumur tua telah efektif berjalan di beberapa daerah. Selain itu pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD. Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah SKK Migas melakukan sinergi untuk melakukan monitoring produksi minyak dari sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 01 Tahun 2008.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan  Pendapat Asli Daerah (PAD), mengurangi aktifitas pengeboran dan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat setempat serta dapat mengatasi gejolak sosial yang kemungkinan terjadi di sekitar area operasi KKKS. RH