Nazrul Very Andhi, Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Mrica. Foto: Ridwan Harahap |
Banjarnegara, OG Indonesia -- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Jenderal Soedirman atau kerap disebut PLTA Mrica yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, terancam berhenti operasi pada tahun 2025 mendatang jika sedimentasi lumpur di bendungan yang terbawa dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu bertambah terus tanpa adanya tindakan yang dilakukan.
Nazrul Very Andhi, Senior Manager PT PLN Indonesia Power UBP Mrica, mengungkapkan saat ini erosi dari hulu Sungai Serayu semakin besar dan membawa banyak endapan lumpur menuju bendungan. "Saat ini, hampir 90 persen isinya waduk, tepatnya 88 persen, yang harusnya adalah air, isinya adalah lumpur," tegas Nazrul di sela-sela acara launching Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (7/7/2024),
Akibatnya PLTA Mrica dengan kapasitas 180 Megawatt (MW) yang turut memasok listrik untuk sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali, terancam berhenti operasi pada tahun 2025. "Secara kajian konsultan memang tahun depan (2025 bendungan penuh lumpur)," ungkapnya.
Kendati demikian, Naszrul menjamin cadangan listrik Jawa-Madura-Bali saat ini cukup, sehingga tidak akan terganggu jika PLTA Mrica berhenti operasi. "Namun PLN harus bisa menjaga renewable energy 23 persen, itu yang kami jaga. Saat ini kalau itu (PLTA Mrica) berkurang, maka PR bagi kami bagaimana menaikkan kembali renewable energy. Energi hijau itu harus ditambah, bukan malah dikurangi," urainya.
Diterangkan olehnya, PLN Indonesia Power saat ini hanya memanfaatkan air tersisa sekitar 12 persen yang tertampung di bendungan untuk dikelola menjadi listrik. PLTA Mrica sendiri telah beroperasi sejak tahun 1989 dan menjadi andalan PLN sebagai sumber energi terbarukan untuk pembangkit listriknya. "Sumber listrik dari air ini tidak ada emisi dan tidak ada polusi, itu yang kami harapkan dipertahankan," ucap Naszrul.
PLN Indonesia Power sendiri terus berupaya menahan laju sedimentasi lumpur di Bendungan Mrica dengan mengeruk lumpur setiap harinya dengan mengoperasikan tiga kapal keruk dan ekskavator amphibious yang bisa bergerak di atas air.
"Tetapi kembali, saat ini kami menjadi pemain defensif, pemain bertahan, karena serangan (kiriman lumpur dari hulu) itu luar biasa. Bahkan kemarin kami sempat stop engine karena memang sampahnya juga semakin besar dan itu menutup pintu air sehingga kami sempat berhenti beroperasi selama beberapa jam untuk membersihkan sampah," bebernya.
Belakangan ini di tengah Bendungan Mrica bahkan muncul pulau-pulau baru sebagai akibat endapan lumpur yang menumpuk tinggi. "Kondisi PLTA Mrica sungguh memprihatinkan, tinggal sekitar 12 persen (airnya) dan mungkin sudah berkurang lagi karena eceng gondok dan sudah timbul pulau-pulau yang ada di tengah-tengah bendungan," kata Muhammad Masrofi, Penjabat Bupati Banjarnegara.
Karena itu Masrofi menyambut baik inisiatif PT Geo Dipa Energi (Persero) bersama enam perusahaan Special Mission Vehicle (SMV) lainnya di bawa Kementerian Keuangan yang bersinergi dan berkolaborasi untuk memperbaiki ekosistem di sekitar DAS Serayu. SMV Kementerian Keuangan akan memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp1,52 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan.
Sosiolog Imam B. Prasodjo yang juga putra daerah Banjarnegara mengingatkan bahwa saat ini perlu ada gerakan bersama dan langkah nyata untuk mengatasi persoalan sedimentasi di Bendungan Mrica. "Omon-omon beda dengan langkah nyata. Nah hari ini mudah-mudahan langkah nyata dari sebuah kolaborasi," ujar Imam dalam kesempatan yang sama pada acara launching Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu.
"Sudah ada PUPR, KLHK, mudah-mudahan dengan Kementerian Keuangan ini akan jauh lebih besar, karena kita tahu Menteri Keuangan itu uangnya tidak terbatas," imbuhnya. "Mudah-mudahan ini akan membuat gerakan penyelamatan Serayu bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lima Kabupaten, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat," pungkas Imam. RH