Pengusahaan Sumur Tua Berhasil Menambah Produksi Minyak Sekitar 3.142 BOPD

Foto: Ridwan Harahap

Jakarta, OG Indonesia -- Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Hudi D. Suryodipuro menyampaikan bahwa pembatasan aktivitas illegal drilling lewat pengusahaan produksi sumur tua telah efektif berjalan di beberapa daerah. Selain itu pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD. 

Saat ini terdapat delapan kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dengan total jumlah sumur minyak yang dikelola 1.434 sumur tua dan produksi sebesar 3.142 BOPD (status s.d. 30 Juni 2024). Sementara itu, terdapat lima kontrak pengelolaan sumur tua yang masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan di bulan Juli 2024. 

Selanjutnya direncanakan akan ada tujuh KUD dan BUMD lagi yang akan turut mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua di tahun 2024. Dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah tersebut, diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Selain itu, diharapkan pengusahaan sumur minyak ilegal baik berupa illegal drilling maupun illegal refinery dapat terus berkurang dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Hal ini tentunya dapat mengatasi gejolak sosial yang mungkin terjadi di sekitar area operasi KKKS.

“Jika melihat potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD, maka jika memperhatikan jumlah sumur illegal drilling yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dibandingkan sumur tua yang sudah dikelola, maka dapat dibayangkan bahwa betapa besar potensi tambahan produksi minyak jika aktivitas illegal drilling tersebut mengikuti skema pengusahaan sumur tua, kata Hudi di Jakarta, Rabu (17/7/2024). "Potensi ekonomi dapat dimanfaatkan dengan baik, menggerakkan roda perekonomian masyarakat dan lingkungan dapat dijaga," tambah Hudi. RH