BPMA Tegaskan Pentingnya Standardisasi untuk Kegiatan Civil Works di Hulu Migas

Medan, OG Indonesia -- Deputi Operasi Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Edy Kurniawan menyebutkan perlu adanya standardisasi dalam kegiatan civil works di hulu migas. Dengan adanya kesamaan persepsi antar semua pihak pada kegiatan civil works di lingkungan KKKS maka akan menjadi acuan pada kegiatan civil works hulu migas ke depannya. 

“Standardisasi ini sangat penting terutama aspek biaya di lingkungan KKKS dalam menjalankan operasi hulu migas. Sehingga standardisasi yang dilakukan tidak untuk menurunkan atau menaikkan harga, tetapi untuk mendapatkan harga yang terbaik,” ucap Edy dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) standardisasi kegiatan civil works yang diadakan BPMA pada 7 hingga 8 Maret 2024 di Medan, Sumatra Utara. 

Diterangkan olehnya, civil works merupakan kegiatan pengerjaan terkait infrastruktur berupa jalan (access road), jembatan, drainase, gedung perkantoran, camp perumahan, mess hall, sport hall, serta fasilitas pendukung lainnya yang banyak dibutuhkan pada industri hulu migas. Karena itu, BPMA telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memudahkan penyusunan standardisasi kegiatan civil works yang terdiri dari perwakilan BPMA dan KKKS.

Yulita Dyah Retno Widhi Astuti, Koordinator Fasilitas Penunjang dan Logistik SKK Migas, mengapresiasi BPMA yang membuat standardisasi kegiatan civil works di lingkungan KKKS wilayah kerja Aceh. “Dalam Menyusun standardisasi biaya memang harus mempunyai strategi, di antaranya mempunyai rencana kerja dan target yang jelas dan well defined scope (jelas, konsisten, standar yang general dan apple to apple),” kata Yulita

Acara FGD terkait standardisasi kegiatan civil works yang diadakan BPMA sendiri diikuti oleh banyak peserta, seperti para General Manager dari KKKS-KKKS di Wilayah Kerja Aceh, perwakilan SKK Migas, dan akademisi Universitas Teuku Umar (UTU). 

FGD yang dilaksanakan ini bertujuan memberikan rekomendasi dan best practices dalam kegiatan civil works, menciptakan standardisasi teknis dan biaya yang sesuai kebutuhan KKKS, menyeragamkan biaya kegiatan civil works antar fungsi di lingkungan KKKS, dan mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja kegiatan civil works di lingkungan KKKS. RH