2032, PLTN Mulai Dibangun di Indonesia

Jakarta, OG Indonesia -- Dewan Energi Nasional (DEN) tengah mengusulkan pembaruan Kebijakan Energi Nasional yang rancangannya telah diserahkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk proses harmonisasi. 

"Kami optimis Kebijakan Energi Nasional Baru akan disahkan pada tahun ini. Salah satu alasan utama di balik usulan tersebut adalah Dewan Energi Nasional memandang pentingnya menyelaraskan kebijakan sektor energi dengan komitmen pemerintah untuk mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat," kata Sekretaris Jenderal DEN, Djoko Siswanto, Senin (4/3/2024).

Djoko Siswanto menyampaikan hal tersebut dalam Keynote Speech pada “Regional Workshop on Reactor Physics, System Thermal Hydraulics and Safety of Small Modular Reactors for Near-Term Deployment” yang diselenggarakan Institut Teknologi Bandung bekerjasama dan BRIN. Workshop tersebut dihadiri oleh perwakilan berbagai kalangan terkait seperti IAEA, BAPETEN, PT PLN (Persero) dan sejumlah perusahan global di bidang nuklir.

Lebih lanjut ungkap pria yang akrab disapa Djoksis ini mengatakan, “Dalam usulan Kebijakan Energi Nasional yang baru, kami tidak lagi melihat 'nuklir sebagai pilihan terakhir' sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 79 tahun 2014. Sebaliknya, kami menyarankan energi nuklir untuk dimanfaatkan sebagai 'penyeimbang' yang potensinya perlu dimanfaatkan”.

Berdasarkan model yang telah diperbarui, Pembaruan Kebijakan Energi Nasional telah mempertimbangkan pentingnya penerapan teknologi nuklir dalam waktu dekat dalam skala kecil antara lain Small Modular Reactor (SMR) dan Thorium Molten Salt Reactor (TMSR).

“Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama diproyeksikan akan mulai dibangun pada tahun 2032 dengan kapasitas sekitar 250 MW. Selanjutnya, PLTN akan dibangun secara bertahap bersamaan dengan penghentian PLTU dengan proyeksi kapasitas pembangkit listrik tenaga nuklir sekitar 35 – 42 GW pada tahun 2060," papar Djoksis.

Guna mendukung percepatan penyiapan dan pembangunan PLTN, diperlukan komitmen nasional, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pengelolaan tenaga nuklir dengan membentuk Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (NEPIO). RH