DEN Paparkan Capaian Kinerja Sepanjang 2023

Jakarta, OG Indonesia -- Pihak Dewan Energi Nasional (DEN) mengklaim kinerja DEN pada tahun 2023 secara keseluruhan mencatatkan hasil yang baik, tercermin dari tidak adanya temuan, serta tersusunnya sejumlah regulasi dan kebijakan energi dalam mendukung transisi energi. 

Saat ini DEN juga tengah menyelesaikan pembaruan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), yang menyesuaikan perubahan lingkungan strategis, selaras dengan komitmen perubahan iklim dan mengakomodasi transisi energi menuju net zero emission (NZE) 2060. 

Hal-hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto didampingi para pejabat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DEN dalam konferensi pers capaian kinerja DEN 2023 di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

“Saat ini (pembaruan KEN) dalam proses harmonisasi antar kementerian, konsultasi dengan DPR-RI dan selanjutnya akan dilakukan penetapan RPP KEN. Targetnya, pada Juni 2024, RPP KEN ini sudah selesai,” papar Djoko.

Dalam RPP KEN ini, bauran EBT ditingkatkan hingga mencapai sekitar 70% pada tahun 2060. Nuklir yang semula merupakan pilihan terakhir menjadi setara dengan EBT lainnya. Beberapa energi baru seperti hidrogen dan amonia juga masuk dalam RPP KEN tersebut.

Sebagai informasi, asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam RPP KEN ini menyesuaikan pasca COVID sebesar 4-5%. Meski demikian, untuk dapat menjadi negara maju dan lepas dari middle income trap, asumsi pertumbuhan ekonomi dalam RPP KEN hingga tahun 2060 harus mencapai sebesar 6-7% mengacu pada Kementerian PPN/Bappenas.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan, DEN juga melakukan pendampingan dan sosialisasi penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). 

“Kita sudah selesai sebetulnya seluruh provinsi. Karena di Papua ada pemekaran wilayah, ada 4 wilayah provinsi baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Maka draf Ranperda RUED Papua diulang kembali, yang tadinya satu provinsi sekarang menjadi lima. Tinggal provinsi itulah yang belum kita selesaikan pada 2023 dan insha Allah 2024 akan kita selesaikan,” terang Djoko.

Berkaitan dengan hal tersebut, DEN juga telah berhasil menyelesaikan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan RUED. Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan RUEN. 

“Dulu, RUED harus sampai ke tingkat Pemerintah Daerah Kota. Di Perpres 73/2023 ini, cukup sampai tingkat provinsi,” jelas Sekjen DEN.

DEN juga berhasil menyelesaikan draf organisasi Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO). NEPIO sendiri merupakan tim nasional lintas sektoral yang bertanggung jawab kepada Presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN. Pembentukan organisasi tersebut, lanjut Djoko, tengah menunggu arahan dari Presiden selaku Ketua Harian DEN dan diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Paripurna DEN.

Dalam paparannya, Djoko mengungkapkan bahwa DEN telah menyusun Peta Jalan Transisi Energi menuju NZE 2060 sebagai landasan arah KEN. Pencapaian target dalam peta jalan ini, imbuhnya, akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.

Regulasi lain yang tengah digarap adalah R-Perpres tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). CPE sendiri merupakan jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu, terutama saat kondisi krisis dan darurat energi (KRISDAREN). Jenis CPE meliputi minyak bumi, BBM (bensin) dan LPG. 

“Sekarang kami tinggal menunggu surat resmi dari Setneg terhadap masukan pembahasan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Sekretariat Negara,” terang Djoko.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko menambahkan bahwa DEN telah berhasil menyelesaikan penilaian ketahanan energi Indonesia. Ketahanan energi pada tahun 2022, imbuhnya, mencapai skor 6,64 atau berada pada kategori tahan. 

“Kalau EBT sesuai target, seluruh infrastruktur sudah terbangun, harga juga sudah tidak disubsidi, dan kita tidak lagi impor, maka skor bisa ditingkatkan menjadi lebih tinggi lagi,” jelasnya. RH