Palembang, OG Indonesia -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan dan monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM), untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Hal ini tercermin saat Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Tahun 2023 yang terdiri dari BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga Region II Sumbagsel mengunjungi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Selatan (Sumsel) di Palembang, Kamis (7/9/2023).
Ditemui di Mapolda Sumsel, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Penegakkan Hukum Sektor Hilir Migas dan Penanganan Radikalisme selaku Ketua Tim Satgas BJP (P) Hendriarto menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk membangun sinergi dalam penegakkan hukum terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di wilayah hukum Sumsel.
"Dalam rangka pengendalian kuota. Kemudian ada juga kegiatan pengawasan ke lapangan. Kami mohon bantuan dan kerja sama dari segenap satuan kepolisian wilayah Sumsel. Jangan segan-segan untuk berkomunikasi," ujar Hendriarto.
Ia menambahkan bahwa dengan adanya sinergi ini, diharapkan kuota BBM bersubsidi dapat terjamin hingga akhir tahun 2023 dan meminimalisir penyalahgunaan, juga dapat melakukan pendampingan saat ada temuan dan laporan. "Kita turun ke lapangan bersama-sama untuk melakukan pengawasan dan pengecekan," tegasnya.
Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Putu Yudha Prawira menyambut baik kehadiran Tim Satgas dan siap menjalin sinergi dengan BPH Migas. "Justru (Satgas) ini membantu tugas pokok kami. Sungguh sangat bermanfaat. Intinya kami siap," terang Putu.
Sementara itu, Region Manager Retail Sales Sumbagsel Pertamina Patra Niaga Awan Raharjo mengutarakan, pihaknya terus melakukan perbaikan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari BPH Migas dan aparat penegak hukum dalam mengawasi pendistribusian BBM subsidi agar tepat sasaran.
Setelah kunjungan ke Mapolda Sumsel, dilakukan pemantauan ke empat Lembaga Penyalur yaitu SPBU 24.302.19 di Kecamatan Kertapati, Palembang, juga SPBU 24.306.137, SPBU 24.306.100, serta SPBU 24.306.33 di Kabupaten Ogan Ilir, Sumsel.
Pemantauan dilakukan untuk melihat tindak lanjut pengawasan dan monitoring BBM subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil pemantauan tersebut, SPBU sudah memperbaiki temuan-temuan hasil pengawasan, seperti menambah kapasitas penyimpanan data CCTV selama 30 hari terakhir, dan melakukan reposisi dan penggantian CCTV sehingga dapat menjangkau dan melihat plat nomor polisi dengan jelas.
Turut mendampingi pemantauan lapangan SAM Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Jimmi Wijaya dan Panit II Subdit IV Tipidter Polda Sumsel Iptu Irawan Adi Chandra.
Satgas Pengawasan dan Monitoring BBM Perkuat Sinergi
Satuan Tugas (Satgas) Tim Pengawasan dan Monitoring Bahan Bakar Minyak (BBM) juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini bertujuan untuk menjaga pendistribusian BBM berjalan dengan baik hingga akhir tahun 2023, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Ditemui di kantor Pertamina Patra Niaga Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (8/9/2023), Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Penegakan Hukum Sektor Hilir Migas dan Penanganan Radikalisme selaku Ketua Tim Satgas BJP (P) Hendriarto mengapresiasi para pihak yang memberikan atensi dalam memastikan BBM subsidi tepat sasaran.
Hendriarto menambahkan, melalui pemantauan yang dilaksanakan Satgas di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Palembang dan Ogan Ilir pada Kamis (7/9/2023), sudah banyak perbaikan yang dilakukan oleh Badan Usaha.
"Hal ini membuktikan adanya upaya riil dalam menjamin ketersedian kuota BBM sampai dengan akhir tahun 2023," terangnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya dilakukan pengawasan dan monitoring lebih mendalam, dengan berkolaborasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) wilayah setempat, terlebih jika ada dugaan penyelewengan BBM subsidi. Dengan adanya pemantauan ke lapangan, diharapkan ada perbaikan nyata berdasarkan hasil pengawasan.
"Dengan kita ke lapangan, ada perubahan dari hasil pengawasan. Melalui cara ini, mudah-mudahan kuota dapat dikendalikan sesuai dengan harapan," pangkasnya.
GM MOR II Pertamina Patra Niaga Zibali Hisbul Masih mengutarakan, terdapat beberapa titik yang berpotensi terjadi penyalahgunaan BBM. Hal ini disebabkan adanya disparitas margin harga BBM bersubsidi dengan BBM yang tidak bersubsidi.
Ada juga dugaan modus yang kerap terjadi melalui QR Code yang ditukarkan atau diperjualbelikan. Oleh karenanya, ia berharap dukungan APH dalam mengatasi potensi penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. "Kami dari sisi Pertamina, melakukan pembinaan internal di SPBU," ujarnya.
Sementara itu, Kanit Tipidter Kepolisian Resor (Polres) Muara Enim, Sumsel Iptu KMS Erwin menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap SPBU di wilayah Muara Enim dan ditemukan satu unit mobil yang diduga melakukan pengisian melebihi kuota harian dan satu mobil lainnya diduga dengan tangki modifikasi.
Tambah Erwin, setelah melakukan pengisian, kedua mobil tersebut diringkus oleh Polres Muara Enim, dan ditemukan satu mobil memiliki 5 buah QR Code dan yang satu lagi sebanyak 7 buah QR Code. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Sabtu, September 09, 2023
Rating:
