Jakarta, OG Indonesia -- Kepala BP2MI Benny Rhamdani memastikan, Pemeritahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menjaga martabat Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari 'biang kerok' mafia sindikat penempatan kerja ilegal. Waketum Partai Hanura ini menegaskan, penindakan hukum untuk seluruh oknum hingga bandar TPPO akan dikejar sampai ke liang lahat (kuburan).
Menurut Benny, pemerintah melalui Polri saat ini sudah bertindak tegas menangkap mafia sindikat PMI ilegal. B2MI pun mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalut Satgas TPPO Polri selama dua minggu bekerja.
"No kompromi, no negosiasi, sampai di liang kubur manapun mereka lari, negara akan mengejar. Siapa saja yang terlibat dalam TPPO," kata Benny seusai melakukan Pelepasan 503 PMI Program G to G Korea Selatan dan Jepang yang turut dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, di Hotel Penisula, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Benny mengatakan, masa depan anak-anak bangsa yang menjadi PMI harus terus dijaga oleh negara. Terlebih, PMI adalah pahlawan devisa untuk Indonesia.
"Tidak boleh ada satu manusia pun, atas nama apapun menistakan PMI. Disaat kita melakukan kerja keras ini, ini diganggu oleh sindikat mafia yang berpesta pora memperjualbelikan anak-anak bangsa," tegas Benny.
Selama ini, Benny membeberkan, para mafia sindikat PMI ilegal itu mencari keuntungan lebih dengan cara kotor. Yakni, membisniskan generasi penerus bangsa untuk dikirim ke negara-negara berkonflik.
"Dengan cara-cara bisnis kotor mereka, mereka berpesta pora mengambil keuntungan yang besar.Tidak ada manusia yang rela, anak bangsa dihinakan martabat dengan diperdagangkan," ungkap Benny.
"Kita tidak pernah rela merah-putih kotor, robek hanya karena sindikat di Republik Indonesia. Kita tidak akan rela, hukum di bungkam seolah-olah mereka punya uang," sambungnya.
Selama menjabat sebagai Kepala BP2MI, Benny menekankan, terus menabuh genderang perang melawan sistem kapitalisme para mafia sindikat PMI ilegal.
"Mereka (merasa) bisa mengatur negara ini, mereka menghina negara ini. Keputusan presiden menunjuk pak Kapolri sebagai ketua gugus tugas, itu langkah yang bagus. Menunjukan negara adil, negara berpihak kepada PMI, hukum bekerja," tutup Benny.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan, seorang oknum berpangkat AKBP ditangkap karena terlibat dalam mafia perdagangan orang.
Dalam keterangannya, Mahfud menerangkan, AKBP L ditangkap oleh Polda Lampung. Selain itu, empat orang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. "Kemudian di lampung juga sudah ditindak seorang oknum yg terlibat mafia perdagangan orang bernama AKBP L, karena terlibat jaringan TPPO ke Timur Tengah," kata Mahfud.
Mahfud juga membeberkan bahwa dirinya telah dipanggil Presiden Jokowi, terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Dulu ini (kasus TPPO) agak tersendat-sendat. Sehingga tanggal 30 Mei 2023, Presiden memanggil saya, Pak Benny (Kepala BP2MI), Pak Kapolri, memberi arahan agar tidak berdebat, berteori, bertindak secepatnya," ujarnya.
Sejak dipanggil oleh Presiden RI, Mahfud membeberkan bahwa 5-13 Juni 2023, pihaknya telah menerima ratusan laporan terkait TPPO. "Ini sebagian dari data tindakan Polri yang bagus. 5-13 Juni 2023, sudah ditindak sebanyak 244 kasus perdagangan orang, dan kejahatan perlindungan PMI," pungkasnya.
Sebagai informasi, Mahfud menjelaskan bahwa tiga wilayah terbanyak kasus TPPO yakni Kalimantan Barat 36 kasus, Jawa Barat 34 kasus, Jawa Tengah 30 kasus. Data tersebut diambil dari 5-13 Juni 2023. RH
Reviewed by Ridwan Harahap
on
Senin, Juni 19, 2023
Rating:
