Tarik Ulur Relaksasi Ekspor Konsentrat Freeport, Ini Kata Pengamat

Jakarta, OG Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memastikan untuk memberikan izin perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PTFI). Izin ekspor konsentrat itu mestinya berakhir pada Juni 2023, namun diperpanjang sampai Mei 2024. 

Padahal, pelarangan ekspor konsentrat itu berdasarkan Undang-Undang 3/2020 tentang Minerba telah melarang ekspor tambang dan mineral mentah tanpa dihilirisasi di dalam negeri. 

"Tidak hanya kali ini saja relaksasi ekspor konsentrat diberikan kepada Freeport. Sejak 2014 sudah lebih dari delapan kali izin relaksasi ekspor konsentrat diberikan dengan janji pembangunan smelter. Namun, Freeport selalu ingkar janji untuk menyelesaikan pembangunan smelter hingga kini," kata Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi dalam keterangannya, Senin (1/5/2023).

Menurut Fahmy, keputusan relaksasi ekspor konsetrat tidak lepas dari ancaman Freeport, yang selalu mengancam akan menghentikan produksi dan melakukan PHK besar-besaran. Penghentian produksi itu dikatakan berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia dan Papua. 

"Ancaman tersebut sesungguhnya hanya gertak sambal yang tidak akan pernah dilaksanakan. Alasannya, kalau Freeport benar-benar menghentikan produksinya sudah pasti akan memperpuruk harga saham Freeport McMoran, pemegang saham 41% PTFI yang listed di Pasar Modal Wall Street," tegasnya.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya tidak perlu takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Freeport dan harus konsisten dengan kebijakan pelarangan ekspor konsentrasi, serta tetap konsisten menjalankan program hilirisasi," sambung Fahmy.

Dia melanjutkan, pemberian relaksasi ekskpor konsentrat itu juga akan menimbulkan diskriminasi terhadap pengusaha nikel dan bauksit yang selama ini sudah diwajibkan hilirisasi di smelter dalam negeri, sehingga mereka akan menuntut relaksasi ekspor serupa. 

"Kalau pemerintah memenuhi tuntutan tersebut, maka program hilirisasi akan porak-poranda. Padahal tujuan mulia program Jokowi dalam  hilirisasi adalah menaikkan nilai tambah dan mengembangkan ekosistem industri. Selain itu, pemberian relaksasi ekspor konsentrat kepada Freeport akan memicu ketidakpastian hukum yang menyebabkan investor smelter hengkang dari Bumi Nusantara," pungkasnya. RH