SKK Migas dan UNAIR Kerja Sama Tingkatkan Kualitas SDM Migas

Surabaya, OG Indonesia -- SKK Migas dan Universitas Airlangga (UNAIR) sepakat melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kerja sama ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan untuk menunjang program pembinaan kualitas sumber daya manusia di SKK Migas dan UNAIR. Memorandum of Understanding (MoU) ini ditandatangani di kampus UNAIR, Mulyorejo, Surabaya pada hari Senin, 4 April 2021 oleh Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan Rektor UNAIR Mohammad Nasih.

Penandatangan ini disaksikan oleh pimpinan Universitas Airlangga antara lain Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Community Development Ni Nyoman Tri Puspaningsih, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya Muhammad Madyan, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Bambang Sektiari Lukiswanto, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Digitalisasi dan Informasi Muhammad Miftahussurur, Sekretaris Universitas Koko Srimulyo, serta jajaran pimpinan lainnya.

Mendampingi Kepala SKK Migas pada penandatanganan MoU tersebut adalah Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Kepala Divisi SDM SKK Migas merangkap Plt Kepala Divisi SDMSOM SKK Migas Hudi D. Suryodipuro serta fungsi terkait di SKK Migas.

Kepala SKK Migas menyampaikan bahwa saat ini SKK Migas mengemban tugas berat karena sejak 2002 secara umum produksi migas terus menurun di tengah kebutuhan migas yang justru meningkat. Namun Dwi juga mengingatkan, pada dasarnya potensi migas di Indonesia masih cukup menjanjikan karena dari 128 cekungan yang berproduksi baru 20 cekungan. 

"Tantangan pengelolaan hulu migas semakin tinggi karena potensi cadangan bergeser ke wilayah timur yang masih minim infrastruktur serta di laut dalam yang membutuhkan teknologi tinggi dan investasi yang besar serta resiko yang tinggi. Beberapa blok migas yang memiliki cadangan besar seperti Natuna memiliki kandungan CO2 yang tinggi sehingga menjadi tantangan yang harus dipecahkan bersama sehingga potensi gas di Natuna dapat diproduksi dan dimonetisasi," ucap Dwi.

Diterangkan olehnya, migas tidak lagi hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi berperan lebih besar lagi yaitu menjadi modal pembangunan. Untuk itu, langkah Pemerintah dengan menurunkan harga gas untuk menggerakan industri nasional dengan menetapkan harga gas industri setinggi-tingginya US$ 6 miliar adalah upaya untuk menggerakan industri hilir dan menumbuhkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian serta penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. 

"Pengorbanan hulu migas ini tentu perlu dikawal dengan baik agar nilai tambah di sektor hilir dapat tercipta sehingga penurunan penerimaan di sektor hulu dapat dikompensasi dengan peningkatan negara di sektor hilir serta menciptakan lapangan kerja yang lebih besar," jelas Dwi. 

Dia pun memaparkan, bahwa SKK Migas telah mencanangkan Renstra Indonesia Oil & Gas (IOG) 4.0 untuk memacu kemajuan dan mentransformasi industri hulu migas hingga tahun 2030 dengan 3 target utama. Pertama, mencapai produksi minyak 1 juta BOPD dan gas 12 BSCFD di tahun 2030. "Jika dapat direalisasikan maka total produksi minyak dan gas di tahun 2030 akan setara dengan 3,2 juta barrel equivalen sehingga menjadi produksi tertinggi migas di tanah air," ungkapnya. Target kedua adalah mengoptimalkan peningkatan nilai tambah dari kegiatan hulu migas.. Sedangkan target ketiga, memastikan keberlanjutan lingkungan.

"Pesan Presiden, bagaimana meningkatkan kapasitas nasional terlibat di hulu migas, saat ini penyerapan TKDN di hulu migas di tahun 2020 sudah mencapai 57% atau melampaui dan lebih cepat dibandingkan target serapan TKDN yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 53% di tahun 2024," tambah Dwi.

Rektor Universitas Airlangga menyambut hangat pelaksanaan MoU ini, karena menjadi landasan bagi pelaksanaan kerja sama lainnya di masa yang akan datang. "MoU ini adalah pondasi, jika tidak ada kesepahaman maka tidak mungkin ada perkenalan dan kerja sama yang berkelanjutan," ujarnya.

UNAIR sendiri telah mencanangkan menjadi smart university, serta perguruan tinggi yang inklusif bagi semua pihak dan di mana saja. "Melalui MoU ini maka akan membuka kesempatan bagi UNAIR untuk dapat mengundang SKK Migas untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam kaitan industri hulu migas. Hal ini akan menjadi bahan pembelajaran mahasiswa terhadap case base hulu migas. Untuk itu UNAIR mengharapkan akses ke SKK Migas sehingga bisa berkontribusi upaya meningkatkan nilai tambah hulu migas,termasuk menyiapkan SDM-SDM yang akan lebih memahami dan memiliki kompetensi hulu migas," lanjut Rektor UNAIR.

Menanggapi penyampaian Kepala SKK Migas perihal kebijakan negara dengan menurunkan harga gas untuk industri, Rektor UNAIR menyampaikan bahwa selain perlu dikaji dampaknya terhadap penerimaan negara, perlu juga dikaji dampaknya terhadap pembentukan PDRB di daerah penghasil migas, serta dampak lainnya. Sehingga keseluruhan dampak kebijakan penurunan gas industri akan diketahui untuk menjadi referensi bagi kebijakan migas di masa yang akan datang. 

Rektor Unair menyampaikan pula bahwa pengelolaan data oleh perguruan tinggi merupakan bagian  kontribusi Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas SDM nasional dan memberikan kemanfaatan yang lebih nyata, termasuk upaya akselerasi pengembangan industri hulu migas.

Kepala SKK Migas menambahkan bahwa selama ini data-data hulu migas diolah oleh lembaga di luar negeri yang kemudian dibeli dan menjadi referensi bagi pelaku hulu migas nasional. Jika perguruan tinggi dapat terlibat mengolah data, maka asas manfaatnya akan semakin besar bagi kepentingan nasional. Untuk kebutuhan tersebut, SKK MIgas telah membentuk Institut Oil and Gas Indonesia (IOGI) yang menjadi think tank SKK Migas dalam upaya melakukan research and development (RnD), salah satunya adalah bekerjasama dengan lembaga penelitian di tanah air seperti perguruan tinggi. 

"Melalui MoU ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk UNAIR untuk dapat berkontribusi positif bagi pengelolaan hulu migas di tanah air," pungkas Dwi. RH