Sinergi Pengelolaan Migas Aceh

Banda Aceh, OG Indonesia -- Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Anggota Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam dan Anwar Idris melakukan Pertemuan dengan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) Teuku Mohamad Faisal, di Pendopo Gubernur Aceh, (30/6/20). Kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi dan sinergi pengelolaan migas di Aceh dari hulu hingga hilir. 

Dikatakan Ifan, sapaan akrab Kepala BPH Migas, tugas dan fungsi BPH Migas adalah mengatur dan mengawasi ketersediaan BBM  dan memanfaatkan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri di seluruh wilayah NKRI, termasuk Aceh. "Jadi dua hal yang kita bicarakan, pertama masalah BBM yang kedua masalah gas," jelas Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa saat konferensi pers setelah pertemuan tersebut.

Dari sisi gas, kata Ifan, BPH Migas meminta semua pihak agar dapat memanfaatkan gas semaksimal mungkin. Dalam kunjungannya sehari sebelumnya ke PT Perta Arun Gas, Pipa Arun Belawan, dan PT Pupuk Iskandar Muda, Ifan melihat adanya potensi gas yang bisa digunakan untuk kepentingan dalam negeri dan menggerakkan ekonomi Aceh.

"Kita ingin gas yang ada, baik yang diangkut atau potensi dari PHE maupun dari regasifikasi LNG Arun, kita berharap kepada semua pihak di sini tolong kita gunakan gas ini semaksimal mungkin untuk kepentingan dalam negeri. Tentu ini dengan harga yang memenuhi tekno ekonomi sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Aceh sekaligus mewujudkan keadilan," terangnya.

Pipa open access Arun-Belawan sepanjang 340 km yang membentang dari Arun di Lhokseumawe, Aceh, hingga Belawan di Sumatera Utara yang dibangun oleh Pertagas, dikatakan Ifan bisa dimaksimalkan utilisasinya. Saat ini dari kapasitas 200 MMSCFD gas yang mengalir baru sekitar 125 MMSCFD saja. Dalam memaksimalkan utilisasi gas tersebut, Ifan menginginkan agar dibangun kawasan industri berbasis gas di sepanjang pipa tersebut.

Lebih lanjut, Ifan menjelaskan, salah satu usulan BPH Migas untuk meningkatkan utilisasi pipa Arun Belawan adalah perlu dibangunnya kawasan industri berbasis gas. "Apakah itu nanti di Lhokseumawe atau Lhoksukon untuk nantinya menggerakan ekonomi. Selain itu juga perlu dibangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di sepanjang pipa Arun Belawan yang melewati 8 Kabupaten," lanjutnya.

BPH Migas sendiri sudah mengidentifikasi ada potensi pemanfaatan gas sebanyak 1,5 juta sambungan dengan demand kebutuhan gas sebesar 22, 2 MSCFD. "Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan jargas ini akan bisa mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp 50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70 persen," imbuhnya.

Ifan menjelaskan, untuk harga gas jargas akan ditetapkan BPH Migas dibawah harga pasar gas LPG 3 Kg. Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2019, harga gas pada jargas di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk pelanggan kecil adalah Rp 4.250/m3 dan pelanggan menengah sebesar Rp 6.250/m3. "Harga gas ini lebih murah dari pada harga pasar Gas LPG 3 Kg yang berkisar antara Rp5.013 sampai dengan Rp6.266 per meter kubik dan harga pasar Gas LPG 12 Kg yang berkisar antara Rp9.085 sampai Rp11.278 (per meter kubik)," paparnya.

Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM), Ifan mengatakan nantinya di Aceh akan ada pembangunan BBM Satu Harga di 11 lokasi. Saat ini telah ada 3 lokasi yang telah dibangun yakni di Kecamatan Pulau Banyak, Kecamatan Terangun, dan Kecamatan Rikit Gaib. "BBM satu harga ini penting untuk mewujudkan keadilan," tegasnya seraya menghimbau untuk menjaga kuota BBM agar tidak over kuota. Pasalnya, di 2019 untuk Solar dan Premium ada beberapa kabupaten/kota yang kuotanya di atas yang telah ditetapkan BPH Migas. 

Senada dengan Ifan, Ridwan Hisjam juga mendukung agar Aceh menjadi kawasan industri berbasis gas. Namun, perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap fasilitas agar lebih maksimal.

Adapun cadangan energi nasional di Indonesia masih rendah, bahkan nol. Yang ada adalah cadangan operasional milik Badan Usaha. Terkait hal ini, Ridwan berharap agar dibangun tangki-tangki penyimpanan di Indonesia yang selama ini cadangan operasional perusahaan disimpan di negara lain seperti Singapura. 

"Kami komisi VII menginginkan harus dibangun di sini (Aceh). Cadangan energi nasional harus ada, saya minta (cadangan untuk) enam bulan. Jangan cadangan ditaruh di negara tetangga dan untuk penetapan cadangan BBM Nasional menjadi tugas BPH Migas sesuai dengan Undang-Undang Migas," jelas Ridwan.

Sementara itu Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menegaskan bahwa Aceh sangat terbuka terhadap investasi yang masuk dan pihaknya terus berupaya menghapus stigma bahwa Aceh tidak aman dan tidak kondusif. Menurutnya, Aceh mempunyai keunggulan dari segi lokasi yang dekat dengan Selat Malaka sebagai lalu lintas pelayaran dunia dan juga sebagai sumber energi. "Saya berharap pengelolaan migas akan lebih optimal untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan khususnya untuk masyarakat Aceh yang wilayahnya kaya akan sumber migas," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir pula para Kepala Dinas, jajaran dari PT. Pertamina, PT Perta Arun Gas, PT. Pertamina Gas, PT. Pertagas Niaga dan PT. Pembangunan Aceh, BUMD yang mengelola Migas di Aceh. (R3/Migas Indonesia)