 |
| Susilo Widodo, Ketua Umum HIMNI (kanan) dan Kurtubi, Wakil Ketua Dewan Pakar HIMNI (kiri). Foto: Hrp |
"HIMNI ingin ikut berperan serta dan berkontribusi untuk (PLTN) ini, melalui pemikiran-pemikiran karena HIMNI menghimpun pakar-pakar, bukan hanya dari BATAN dan BAPETEN tapi juga masyarakat luas," kata Susilo kepada OG Indonesia di Jakarta, Senin (17/2/2020). "Kita butuh 'pecah telur' untuk PLTN ini," kiasnya tentang terwujudnya PLTN di Indonesia.
Kendati dalam Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) tidak secara eksplisit disebutkan anggaran untuk PLTN, HIMNI tetap optimistis pembangunan PLTN bisa terwujud. "Karena Undang Undang Ketenaganukliran mengamanatkan bahwa membangun PLTN itu bukan beban BATAN, tapi justru swasta, BUMN, Koperasi. Kalau ada swasta yang mau bangun di Indonesia, why not?" ucapnya.
Sementara itu Kurtubi, Wakil Ketua Dewan Pakar HIMNI, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa saat ini total pembangkit listrik PLN dan swasta yang ada di seluruh wilayah Indonesia sebesar 65.000 Megawatt (MW). Sementara jumlah penduduk Indonesia sekitar 260 juta dengan konsumsi listrik sekitar 1.100 kWh per kapita.
"Sangat sangat kecil ini. Untuk bisa menyamai Malaysia saja, konsumsi listrik kita harus dinaikkan empat kali lipat. Padahal income per kapitanya Malaysia hanya dua kali lipat kita," terang Kurtubi. "Saya bergabung dengan HIMNI ingin memberikan halo-halo bahwa masih jauh kemampuan listrik kita," lanjutnya.
Padahal Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadi negara industri maju pada tahun 2045 mendatang. "Tapi kalau industrinya seperti (sekarang) ini, investasinya seperti ini. listriknya seperti ini, 2045 ndak akan bisa," tegas Kurtubi.
Untuk itu menurut Kurtubi, PLTN seharusnya bisa mendukung serta melengkapi pembangkit-pembangkit listrik lain yang ada di Tanah Air. Apalagi, lanjut Kurtubi, teknologi di bidang nuklir juga terus berkembang sehingga faktor keamanannya kian terjamin. "Sekarang sudah generasi ke tiga plus dan ke empat, teknologinya sudah lebih aman dengan cost yang semakin kompetitif," ujarnya.
Disambung Susilo Widodo, Indonesia sudah sangat butuh PLTN. Ia juga memaparkan dari 19 kriteria/syarat kelengkapan untuk pembangunan PLTN hanya kurang tiga saja yaitu partisipasi nasional, manajemen, dan kebijakan/political will dari Pemerintah.
"Sebenarnya kurangnya software semua, bukan hardware. Kuncinya political will, jadi misal Presiden bilang go nuklir, maka yang dua lagi kekurangannya dengan cepat bisa ditutup juga," pungkas Susilo. RH
HIMNI Kawal dan Nantikan "Pecah Telur" PLTN
Reviewed by OG Indonesia
on
Senin, Februari 17, 2020
Rating:
Reviewed by OG Indonesia
on
Senin, Februari 17, 2020
Rating:
