BP2MI: Banyak Negara Butuh Profesional Migas Indonesia

Tatang Budie Utama Razak, Plt Kepala BP2MI
Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dulunya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengungkapkan bahwa banyak tenaga kerja terampil serta profesional Indonesia dari bidang migas yang dibutuhkan oleh banyak negara di dunia.

Diceritakan Plt Kepala BP2MI Tatang Budie Utama Razak, dirinya telah berkeliling ke banyak negara di kawasan Timur Tengah yang ternyata membutuhkan tenaga profesional migas asal Indonesia.

"Sekarang banyak sekali, misalnya di Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Kuwait, atau beberapa negara lainnya itu sekarang sangat membutuhkan tenaga-tenaga engineer di migas," kata Tatang kepada awak media di kantor BNP2TKI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2020).

Tatang bahkan mengatakan ada Brafaks (Berita Faksimili) dari Kedutaan Besar Indonesia di Suriname bahwa di kawasan sekitarnya yaitu di negara Guyana akan membuka ladang-ladang minyak baru. "Jadi membutuhkan ahli oil and gas," ucapnya. 

Menurut Tatang, tenaga kerja dari Indonesia sebenarnya sangat banyak yang profesional dan dicari. "Tinggal bagaimana mengelolanya," tegasnya. Untuk itu, pada Desember 2019 lalu dirinya juga telah mengirimkan Brafaks ke-134 duta besar dan konsulat jenderal di dunia terkait perubahan fundamental dari BNP2TKI ke BP2MI dan meminta informasi terkait peluang kerja. "Alhamdulillah banyak feedback dari berbagai negara maju dan berkembang. Dan kita fit untuk mengisi di berbagai sektor baik yang terampil, profesional, bahkan sampai yang high level," paparnya.

Menurut data BP2MI sendiri, pekerja migran Indonesia (PMI) yang statusnya low level dan high risk seperti untuk pekerjaan pembantu rumah tangga, ABK, hingga pekerja di perkebunan kelapa sawit, jumlahnya hanya sekitar 1,8 juta orang. Jumlah tersebut tentu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pekerja terampil dan profesional yang mencapai 4,5 juta orang. Bahkan menurut data Bank Dunia, pekerja level menengah ke atas asal Indonesia diperkirakan mencapai 9 juta orang. "Jadi yang middle up cukup banyak," ucap Tatang.

Ditambahkan olehnya, Pemerintah lewat BP2MI berupaya untuk terus meningkatkan jumlah PMI terampil dan profesional tersebut sebagai jalan keluar untuk meminimalkan keberadaan PMI low level dan berisiko tinggi serta mencegah PMI non prosedural. "BP2MI ingin memberi perhatian kepada peningkatan tenaga terampil dan profesional serta menurunkan yang low level," pungkas Tatang. (RH/Migas Indonesia)