Gantikan LPG 3 Kilo, Pemerintah Diminta Manfaatkan Gas Kotoran Hewan

Foto: Hrp

Jakarta, OG Indonesia -- Rencana kenaikan harga LPG 3 kilogram sebagai konsekuensi atas pencabutan subsidi LPG adalah pilihan yang sulit baik bagi rakyat maupun pemerintah. Di satu sisi belum jelas kesiapan masyarakat, dan di sisi lain tidak ada pilihan bahan gas alternatif yang ditawarkan Pemerintah untuk dapat dipilih langsung oleh masyarakat untuk menggantikan LPG. 


Menurut Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, seharusnya Pemerintah sudah mengembangkan program gas alternatif sejak lama. "Gas alternatif seperti tai kuda, kerbau dan sapi, serta kentut hewan dapat dikembangkan sedari dulu," ucap Salamuddin, Jumat (17/1/2020).

Menurut Salamuddin, berbagai program energi ramah lingkungan, energi alternatif, atau energi baru terbarukan yang dikembangkan Kementerian ESDM belum menunjukkan hasil apa pun dalam dua dasawarsa terakhir. "Energi berbasis kakus manusia, sampah organik dan lain sebagainya gagal menuai hasil, meskipun mengorbankan anggaran yang sangat besar dalam proyek proyek ESDM," ucapnya.

Akibatnya, masyarakat sangat  bergantung pada LPG. Di mana konsumsi LPG bersubsidi di Indonesia telah mencapai 7 miliar kilogram. Sementara subsidi LPG oleh APBN mencapai Rp. 69 triliun per tahunnya. Konsumsi LPG dan subsidi LPG tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan subsidi LPG merupakan kelompok subsidi paling besar dalam APBN saat ini. 

Dijelaskan Salamuddin, Pemerintah saat ini seperti tak memiliki jalan keluar lagi, sebab sebagian besar LPG harus diimpor dari luar negeri. Sementara pemerintah tak lagi memiliki uang dalam menjalankan subsidi terhadap barang impor seperti LPG tersebut. 

Karena itu menurut Salamuddin, di tengah upaya pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kilogram, sebagai strategi penghematan APBN, Kementerian ESDM seharusnya juga mulai menjalankan program energi alternatif seperti biogas berbasis kotoran kuda, kerbau sampai sapi sebagai pilihan yang dapat diambil masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kilogram. 

"Dengan demikian pencabutan subsidi LPG tidak menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar, baik dari sisi keterjangkauan maupun akses harganya. Jangan giliran ada masalah baru ada akal, mestinya ada persiapan yang matang menyambut masalah yang diperkirakan pasti terjadi semacam ledakan subsidi LPG," pungkasnya. R2