Pemerintah Harus Serius Tanggapi Penolakan Ahok sebagai Petinggi BUMN

Jakarta, OG Indonesia -- Wacana penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN energi seperti di Pertamina dan PLN terus menuai pro dan kontra. Banyak penolakan bermunculan dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari serikat pekerja dan kalangan pengamat.

Direktur Eksekutif Indonesia Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara, mengatakan berbagai penolakan yang ada harus serius didengar dan diserap Pemerintah khususnya Menteri BUMN, Erick Tohir. Marwan menilai gencarnya penolakan tak lepas dari rekam jejak Ahok. Selain pernah terlibat kasus penistaan agama, Ahok juga diduga tersangkut beberapa kasus korupsi yang seharusnya diberi kepastian hukum agar semuanya jelas, termasuk bagi Ahok sendiri.

"Faktanya, dalam berbagai kasus dugaan korupsi, seperti RS Sumber Waras, Reklamasi Teluk Jakarta, Tanah BMW, Tanah Cengkareng Barat, dan Dana CSR, sejumlah alat bukti telah tersedia untuk memeroses Ahok secara hukum," kata Marwan dalam diskusi "Tolak Ahok Pimpin BUMN Milik Rakyat" di Pulau Dua Resto, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Lebih lanjut Marwan menjelaskan, dalam pasal 16 UU BUMN No.19/2003 mensyaratkan pengangkatan direksi BUMN antara lain berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, serta dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan korporasi. Pengangkatan anggota Direksi juga harus dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Namun dalam rencana pengangkatan Ahok sebagai petinggi BUMN, ketentuan dalam pasal ini dilanggar oleh pemerintah.

"Dalam hal keahlian, Ahok tidak punya latar belakang kemampuan bidang migas, listrik dan energi yang sangat dibutuhkan untuk mengelola BUMN sekelas Pertamina atau PLN. Kejujuran Ahok jelas sangat diragukan, kalau tidak ingin dikatakan koruptif, terutama dalam pengelolaan dana-dana off-budget yang merugikan keuangan negara dan Pemda DKI," tegasnya.

Sementara itu Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, dalam kesempatan yang sama menilai kontroversi perekrutan Ahok ini harus diakhiri karena akan merugikan BUMN saja. Jika berlarut-larut, imbasnya investor khususnya asing yang tidak tahu menahu soal konflik dan tarik ulur rencana pengangkatan Ahok ini akan menganggap bahwa BUMN sektor energi di Indonesia kental dengan persoalan serius.

Menurut Bhima, sebaiknya Ahok tidak dijadikan petinggi di BUMN baik di sektor energi ataupun sektor lainnya karena bagi sebagian pihak dirinya dinilai punya catatan negatif. Setiap konflik yang terjadi pada sebuah perusahaan tentunya akan berimbas pada sikap investor yang ingin berinvestasi disebuah perusahaan tersebut.

Karena itu menurutnya, alangkah baiknya penunjukan direksi BUMN khususnya di sektor energi dilakukan melalui mekanisme panitia seleksi (pansel). Jika penentuan pejabat tinggi di BUMN tidak melalui mekanisme ini dan hanya sistem tunjuk saja tanpa mempertimbangkan kemampuan juga akan berdampak buruk di mata investor.

“Jadi kalau prosesnya bisa menimbulkan kontroversi ini kontra produktif dan bisa mencederai image BUMN kita di mata internasional. Mengapa harus Ahok yang dimunculkan sehingga membuat gaduh, apa tidak ada orang lain selain dia yang punya kemampuan terbukti di sektor energi?" ucap Bhima.

Ia pun menegaskan sebaiknya Menteri BUMN, Erick Tohir, mengkaji kembali rencana penunjukan Ahok sebagai petinggi di BUMN energi. Dari sudut pandang ekonomi, sosok Ahok belum tentu bisa mengubah kinerja keuangan BUMN energi ke arah yang lebih baik karena kapasitas dan pengelasan Ahok yang tidak memiliki kompetensi di sektor tersebut. Dia mengakui untuk urusan birokrasi di pemerintahan Ahok cukup jago. Namun bukan berarti hal itu bisa serta-merta langsung tepat ketika diposisikan sebagai petinggi BUMN khususnya di Pertamina atau PLN.

"Kita bisa lihat contoh record pak Dwi Soetjipto (eks Dirut Pertamina) yang paham betul dengan sektor migas tapi nyatanya juga nggak bisa mengalahkan kepentingan oligarki. Lalu pak Archandra Tahar (mantan Menteri dan Wakil Menteri ESDM) yang paham di migas di luar negeri tapi mana reform yang bisa kita rasakan," pungkasnya. R3