Peta Desa, Solusi Alternatif Cegah Konflik SDA

Jakarta, OG Indonesia-- Kerawanan konflik sosial yang memperebutkan sumber daya alam (SDA), seperti pertambangan batubara, mineral dan minyak dan gas akibat tidak jelasnya batas-batas wilayah suatu daerah/desa, sejatinya dapat di antisipasi sejak dini. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Tri Patmasari, Kepala Pusat Pemetaan Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) kepada OG Indonesia, Selasa (16/2/2016) di Jakarta.

Oleh sebab itu, kata Tri Patmasari, BIG meluncurkan peta desa untuk mempercepat proses pembangunan dan kawasan pedesaan. "Pemetaan menggunakan citra satelit," kata Tri Patmasari.

Pemetaan desa ini, selain menyangkut batas-batas desa juga meliputi berbagai potensi lainnya seperti potensi sawah, pertambangan, kopi dan lain sebagainya.

Menurut Tri Patmasari, sebenarnya setiap kepala desa sudah mengetahui batas-batas wilayahnya. Namun pihak BIG hanya mempermudah mengidentifikasinya.

Sedangkan Priyadi Kardono, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), mengungkapkan kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa masih terbatas dan pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal. 

"Kondisi pedesaan sangat beragam, baik dari tipologi, kondisi sumberdaya manusia hingga kesiapan aparatur dan lain sebagainya," kata Priyadi.

Seperti diketahui, Indonesia memiliki 74.093 desa dan 8.412 kelurahan sebagaimana termaktub dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56/2015. Jumlah desa/kelurahan yang mencapai puluhan ribu tersebut menjadi tantangan besar bagi perencanaan pembangunan. (SB)